SIMALUNGUN-Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Sipolha-Sihaporas (ASS) Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Simalungun, Kamis 6 April 2023. kemarin
Kedatangan ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Sipolha-Sihaporas ke-Kantor DPRD Simalungun guna menyampaikan lima tuntutan, Selain itu juga secara tegas menolak aksi kekerasan di wilayah Kecamatan Pematang Sidamanik
Baca juga:
Catatan Akhir Tahun KPK Menyongsong 2022
|
Dalam orasinya, Rikkot Damanil juga menegaskan, masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Sipolha-Sihaporas secara tegas memprotes atas klaim tanah adat yang dilakukan oleh sekelompok warga di Nagori Sihaporas dan kami juga keberatan atas klaim tanah adat di Sihaporas
Selain itu, Aliansi masyarakat Sipolha-Sihaporas juga mengutuk tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok warga yang berupaya mengulayatkan wilayah Sipolha-Sihaporas dengan merekayasa sejarah, ”ujar Rikkot Sembari membacakan tuntutan dan pernyataan sikap
Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Sipolha-Sihaporas (ASS) tersebut juga mendesak Institusi Kepolisian menindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Nagori Sihaporas, “Tolong segera diproses pelanggaran hukum
Selain itu, Mendesak Bupati Simalungun untuk serius menyikapi issu tanah adat wilayah Sipolha-Sihaporas agar memperoleh kepastian hukum dan mendesak DPRD Simalungun agar mendorong Bupati Simalungun untuk mengusut issu tanah adat wilayah Sipolha-Sihaporas
Sementara Bupati Simalungun melalui Asisten I, Albert Saragih menjelaskan meminta masyarakat agar jangan terpecah belah dengan menahan diri dan jangan berbuat anarkis dan mari sama-sama saling menjaga kondusifitas, ” kata Albert dihadapan ratusan masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa